Jambi - Beberapa perwakilan dari Ojek Online atau ojol duduk bersama dengan pihak perusahaan aplikator di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Rabu (02/11/22) kemarin.
Saat pertemuan antara ojol dan pihak aplikator ini langsung difasilitasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismed Wijaya.
Namun sayangnya, pertemuan antara ojol dan pihak aplikator ini hanya satu perusahaan aplikasi yang hadir yakni Grab. Sedangkan untuk Go-jek, Shopeefood dan Maxim tak hadir.
Pada pertemuan tersebut, perwakilan ojol Erwan tetap menyampaikan keluhan mendasar seperti yang disampaikan saat aksi damai pada Senin (31/10/22) lalu di perkantoran gubernur Jambi.
"Kami mempertanyakan kepada pihak aplikator kenapa masih ada potongan melebihi 15 persen sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. Banyak para ojol atau mitra mereka ini masih mengalami potong sampai 20 persen hingga 25 persen di lapangan," kata Erwan.
Menurutnya, kini mitra ojol ini lebih banyak sudah ketergantungan pekerjaan di perusahaan aplikasi bukan sekedar pekerjaan sambilan lagi.
"Kami menuntut ini karena ini adalah kebutuhan dasar kami. Bukan kepentingan untuk lainnya," ujarnya.
Dirinya tetap meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi respon dan menindak lanjuti semua keluhan para ojol.
"Selain itu kami juga minta Pemprov Jambi melakukan pengawasan kemitraan dan aturan antara ojol dan pihak perusahaan," harapnya.
Sementara itu, Ismed Wijaya mengatakan nantinya pemerintah bakal membentuk tim Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi terkait keberlangsungan kerja sama antara mitra driver dengan perusahaan aplikasi.
" Tim pengawasan nanti kita akan bentuk oleh pemrov supaya nanti menjembatani persoalan yang disampaikan oleh kedua belah pihak aplikator maupun ojek online itu supaya nanti bisa tersalurkan," kata Ismed.
Untuk pembentukan tim pengawasan ini tentunya akan melibatkan beberapa instansi seperti Diskominfo untuk aplikasi, Dishub untuk mitra driver dan Disnaker untuk hubungan kerjanya.
Selain itu, Ismed juga menyampaikan dalam pembentukan tim ini nantinya berkemungkinan juga akan berkomunikasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Ismed juga meminta para pihak ojol dan pihak aplikasi untuk bersabar karena pihak Pemprov Jambi telah menindaklanjuti semua keluhan yang disampaikan ojol pada aksi damai beberapa waktu lalu.
"Staf Ahli 2 Gubernur Jambi, Diskominfo dan Dishub hari ini (02/11/22) telah ke Jakarta untuk menemui pihak kementrian perhubungan terkait permasalahan ini. Dalam waktu dekat nanti akan kita sampaikan hasil dari pertemuan tersebut. Kepada semua pihak harap bersabar dulu," sampainya.
Pada pertemuan ini, Ismed sempat kecewa lantaran hanya ada satu perusahaan aplikasi yang ada. Sedangkan yang lain tidak ada sehingga pembicaraan saat itu masih belum tuntas.
"Ini akan menjadi catatan kita. Sebab, ternyata masih ada perusahaan aplikasi yang mitranya ada di Jambi dan cari keuntungan di Jambi tapi tidak ada kantor di Jambi. Ini akan kita sampaikan kepada dinas terkait," kata Ismed.
Menurutnya, jika perusahaan aplikasi ini semuanya ada kantor cabang di Jambi, mungkin para mitra kerja bisa langsung komplain ke kantornya. Nyatanya, saat ini hanya ada beberapa yang ada kantornya di Jambi.
Tidak mungkin memiliki perusahaan di Jambi, wilayah kerja di Jambi tapi tidak ada kantornya. Kita harus cepat dorong. Nanti kita akan cari solusi bagaimana untuk memaksakan mereka untuk segera mendirikan kantornya di Jambi. Kemudian ada petugas, karyawannya. Ketika dibutuhkan oleh mitra, bisa mengadu, menyampaikan komplainnya. Nanti kita dorong untuk memaksa segera mendirikan kantor perwakilan di Jambi seperti Grab yang sudah lebih dahulu ada kantornya," pungkasnya.