KUALATUNGKAL - Kemampuan perempuan dalam memberi peran terbaiknya dalam aktivitas demokrasi menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu, sehingga kaum perempuan diharapkan memberikan partisipasi maksimal terkait Pengawasan Pemilu Partisipatif guna menghadapi Pilkada Serentak 2020.
Seratus (100) orang perempuan dari berbagai organisasi (Ormas) di Kualatungkal sengaja diundang oleh Bawaslu Tanjungjabung Barat Ahad pekan lalu (28/11) guna mengikuti kegiatan sosialisasi yang digelar oleh lembaga penyelenggara Pemilu ini yang bertema" Peran Perempuan Terhadap Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam Rangka Menghadapi Pilkada Serentak 2020".
Dalam kegiatan tersebut hadir Nara Sumber dari Bawaslu Provinsi Jambi Rofiqoh Febrianti, yang menyampaikan pemaparannya melalui sejumlah data bahwa perempuan sangat lemah atau kecil perannya didalam ranah politik dan keterlibatan partisifatif perempuan dalam aktivitas terkait hak demokrasi warga negara."Tidak ada yang boleh bilang perempuan itu lemah atau nomor dua, sehingga kita perempuan mempunyai alasan membuat kita bangkit, kita harus yakin yang memiliki kemampuan diri, jangan katakan bahwa saya perempuan saya tidak mampu, harus mampu," ujar Rofiqoh menyampai materi sehubungan dengan tema sosialisasi yang berlangsung.
Banyak fakta yang terungkap menurut Rofiqoh bahwa perempuan belum memenuhi kouta 30 persen untuk keterlibatan dari berbagai aktivitas dibidang politik, birokrasi dan lainnya bahkan prosentase perempuan sangat rendah apa lagi menduduki jabatan di birokrasi pemerintah baik eksekutif dan legislatif."Kita lihat saja faktanya untuk Pengawas Pemilu, perempuan di Bawaslu Provinsi hanya satu perempuan, adapun jumlah Pengawas di tingkat kabupaten/kota seluruhnya 37 orang, laki-laki 35 orang dan perempuan hanya 2 orang, semua lini itu keberadaan perempuan seharusnya 30 persen. Alhamdulillah wakil-wakil kita di DPR telah memperjuangkankan kouta 30 persen perempuan, tidak sah pencalonan anggota legislatif jika tidak terpenuhi 30 persen perempuan, harus terwakili perempuan dalam suatu kepengurusan inti seperti ketua, bendahara dan sekretaris diantaranya harus ada perempuan," ungkap Rofiqoh.
Personal perempuan sebagai penyelenggara Pemilu baik itu di KPU ataupun pada Bawaslu dikatakan Rofiqoh belum terpenuhi kouta 30 persen perempuan," Bicara perempuan secara data yang menjadi penyelenggara Pemilu ( KPU-Bawaslu) keterlibatan kita perempuan belum 30 persen, masih jauh di KPU RI 7 satu perempuan Bawaslu RI juga satu perempuan, di tingkat provinsi Jambi 1 perempuan, di tingkat kabupaten 2 perempuan jadi baru 5 persen, saya berharap dalam rektrutmen ada peningkatan perempuan, kita berharap perempuan prioritas selama memenuhi syarat kita mohon perempuan yang mendaftar diperhatikan sesuai dengan konsep kesetaraan gender," ucap Rofiqoh.
Menurut data angka keterwakilan perempuan sebagai Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan se Provinsi Jambi dalam data yang diuraikan Rofiqoh tercatat hanya sebanyak 44 personal perempuan yang terlibat sebagai Pengawas Pemilu selebihnya didominasi oleh 379 orang adalah Pengawas pria." Namun ternyata keterlibatan perempuan jika dikasih kesempatan perempuan itu luar biasa, asal dikasih kesempatan perempuan punya potensi," sebutnya.
Ketua Bawaslu Tanjungjabung Barat Hadi Siswa mengemukakan pada kesempatan tersebut dalam kata sambutannya saat membuka acara sosialisasi ini mengatakan hasil sebuah demokrasi menciptakan masyarakat sejahtera."Hiruk Pemilu April lalu baru saja usai pada ujungnya Presiden terpilih dengan dibantu menteri-menterinya namun belum selesai hiruk pikuk Pemilu itu kita segera berhadapan dengan Pilkada Serentak 2020 ada beberapa isu yang ingin saya sampaikan, bahwa usia Bawaslu yang baru seumur jagung, kita harus berlari cepat menangani permasalahan Pemilu tanpa masalah, karena itu isu partisipasi perempuan terhadap Pemilu sangat diharapkan, Pemilu 2019 partisipasi ibu-ibu sebagai Pemilih perempuan meningkat hingga 80 persen, namun kesertaan perempuan sebagai peserta Pemilu itu wajib, tanpa Caleg perempuan dapat menggugurkan partai sebagai kontestan Pemilu, sehingga dalam menghadapi Pilkada 2020 perempuan perlu didorong sebagai penyelenggara maupun peserta Pilkada, dianjurkan harus ada perempuan, sehingga lebih tinggi, saya harap partisipasi perempuan memberikan efektivitas demokrasi akan berjalan baik apa bila peran perempuan dimaksimalkan," ungkap Hadi Siswa.
Kegiatan sosialisasi ini berakhir dengan dialog interaktif antara peserta dengan pemateri sehingga pembahasan dalam sosialiasi tersebut yang bertema "Peran Perempuan terhadap pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak 2020 memberikan ruang bagi peserta sosialiasi dalam mengemukakan pemikiran dan pendapat mereka terkait peran-peran perempuan dalam Pemilu dan Pilkada.(ifa)